Berbenah diri, belajar untuk melawan ketidak adilan sebuah Negara tercinta ini.
Demokrasi dan penegakan hukum adalah dua sisi mata uang, dan keduanya harus ditegakkan untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan berkeadilan. Perjalanan demokrasi Indonesia paling tidak sudah dimulai sejak pengakuan kita atas pemilihan pemimpin secara langsung oleh rakyat dijalankan. Kini, presiden baru sudah terpilih. Begitu banyak agenda dan perbaikan bangsa yang harus segera dilakukan. Kemiskinan pemikiran rakyat, pengangguran, pendidikan, krisis ekonomi, kebudayaan, masalah agama dan pluralitas, serta berbagai masalah lainnya saling tumpuk menjadi satu dan membutuhkan pendekatan yang arif dan demokratis dalam mencari jalan keluarnya.
Di sisi lain, kedaulatan rakyat seharusnya menjadi prioritas utama dalam kebijakan dan visi pemimpin terpilih ke depan. Untuk menjadi negara demokrasi sejati, kedaulatan rakyat itulah kuncinya-bukan kedaulatan elite atau kekuasaan uang. Pasangan pemimpin terpilih seharusnya memandang permasalahan kebangsaan dengan cakrawala luas, yang mementingkan seluruh golongan masyarakat.
Bangsa ini membutuhkan sosok pemimpin yang kuat, tegar, adil, dan memiliki orientasi yang jelas berpihak pada rakyat dan bukan kepada pemilik modal. Pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya ukuran sukses pemerintahan. Ukuran utamanya adalah berkurangnya jumlah orang miskin, pengangguran, kebodohan, kerusakan lingkungan hidup, korupsi, pelanggaran HAM, dan kekerasan dalam jumlah yang signifikan.
Ini merupakan syarat-syarat Utama perubahan bangsa ini. Keutamaan sang pemimpin bisa dilihat dari kemampuannya menyelesaikan masalah bangsa dan keberpihakannya pada masalah yang dialami oleh rakyat jelata. Pemimpin terpilih begitu diharapkan untuk benar-benar memiliki keutamaan ini. Keutamaan seorang pemimpin dinilai dari catatan moral dan pengabdian kepada bangsa yang direncanakan dan dilaksanakannya. Ini amat penting untuk melihat kesungguhan orang yang menjalankan roda pemerintahan. Artinya, pemimpin masa depan adalah pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan rakyatnya bukan dengan tangan besi, melainkan dengan hati yang jujur dan tulus.
Nilai Kemanusiaan
Ketulusan menjadi dasar seseorang untuk mengantarkan bangsa ini kepada masa depan. Sikap tulus ini tentu harus disertai dengan kecerdasan dalam mengoordinasikan tujuan dan target yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai harus membebaskan masyarakat dari politik adu domba yang kerap dilakukan oleh negara. Negara seharusnya memfasilitasi pertumbuhan nilai-nilai kemanusiaan yang tercermin dalam peradaban para aparaturnya.
Aparatur yang beradab selalu mengutamakan tertib sosial dan hukum. Setiap pemimpin yang terpilih selalu dicita-citakan sebagai pemimpin bangsa masa depan. Oleh karena itu, mereka harus berani menegakkan keadilan tanpa melupakan kebenaran. Kebenaran tanpa keadilan tidak akan menciptakan tata dunia baru. Tata dunia baru tercipta bila hukum memiliki kedaulatan di atas kepentingan politik. Politik harus tunduk pada moralitas. Inilah zaman yang diharapkan di mana lembaran baru tercipta demi terwujudnya cita-cita para pendiri bangsa ini.
Para pemimpin terpilih seharusnya kembali mengingat untuk apa mereka memimpin. Tentu bukan hura-hura, karena merasa telah memenangkan kompetisi demokrasi, justru adalah sebuah agenda yang sangat berat. Rasa bersyukur yang berlebihan bukan sesuatu yang elok dipandang. Menjadi pemimpin bukanlah sebuah hadiah, melainkan amanat penderitaan rakyat. Tentu mereka harus kembali mengingat etika dan tujuan berpolitik. Berpolitik harus menjelma menjadi tindakan untuk melayani masyarakat.
