SURABAYA (bisnis.com): Ratusan warga Surabaya yang tergabung dalam Rakyat Kuasa berdemonstrasi di gedung DPRD Kota Surabaya mengenai Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang dinilai tidak memihak rakyat miskin.
Berdasarkan data dari Konsolidasi Arek Suroboyo ada sebanyak 87.000 warga miskin di Surabaya yang tidak terdaftar dalam jamkesmas. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh Jubir Konsolidasi Arek Suroboyo Fitra Djaja Purnama
Berdasarkan data dari Konsolidasi Arek Suroboyo ada sebanyak 87.000 warga miskin di Surabaya yang tidak terdaftar dalam jamkesmas. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh Jubir Konsolidasi Arek Suroboyo Fitra Djaja Purnama
kepada Bisnis.com hari ini.
Menurutnya, masalah pemberian kesehatan masyarakat yang sudah tercantum dalam UUD tersebut seharusnya sudah tidak lagi diselesaikan secara parsial. Pasalnya, ia menganggap bahwa ada ketidaksesuaian secara sistem pada Jamkesmas tersebut.
"Ada salah seorang warga pemilik Jamkesmas yang saat ini sedang diopname di RSUD dr Soetomo itu masih ditarik Rp4 juta untuk biaya operasi, lalu bagaimana dengan warga yang tidak memiliki jamkesmas," ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Yayasan Alit Yuliatun Umroh yang juga tergabung dalam Konsolidasi Arek Suroboyo kepada jajaran Komisi D bidang Kesejahteraan Masyarakat DPRD Kota Surabaya mengungkapkan ada sebanyak 87.000 warga miskin di Surabaya yang tidak terdaftar Jamkesmas.
"Lalu dana Jamkesmas 2005-2006 yang diterima oleh RSUD dr Sutomo sebesar Rp67 miliar itu ke mana? Apa benar digunakan untuk masyarakat miskin, atau dimanfaatkan oleh orang kaya yang macak (berpura-pura) miskin," ungkapnya.
Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Baktiono mengungkapkan saat ini ia sedang menyuarakan baik ke provinsi maupun ke pemerintah pusat agar masyarakat Surabaya tidak perlu lagi membutuhkan surat yang dilegalisir oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya untuk berobat di rumah sakit daerah.
"Kami sedang memperjuangkan hal ini juga, sehingga kami juga butuh dukungan dari masyarakat, karena usulan kami ini ada yang tidak menyetujui," ungkapnya. Namun demikian Baktiono tidak menyebutkan siapa orangnya. (tw)
Menurutnya, masalah pemberian kesehatan masyarakat yang sudah tercantum dalam UUD tersebut seharusnya sudah tidak lagi diselesaikan secara parsial. Pasalnya, ia menganggap bahwa ada ketidaksesuaian secara sistem pada Jamkesmas tersebut.
"Ada salah seorang warga pemilik Jamkesmas yang saat ini sedang diopname di RSUD dr Soetomo itu masih ditarik Rp4 juta untuk biaya operasi, lalu bagaimana dengan warga yang tidak memiliki jamkesmas," ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Yayasan Alit Yuliatun Umroh yang juga tergabung dalam Konsolidasi Arek Suroboyo kepada jajaran Komisi D bidang Kesejahteraan Masyarakat DPRD Kota Surabaya mengungkapkan ada sebanyak 87.000 warga miskin di Surabaya yang tidak terdaftar Jamkesmas.
"Lalu dana Jamkesmas 2005-2006 yang diterima oleh RSUD dr Sutomo sebesar Rp67 miliar itu ke mana? Apa benar digunakan untuk masyarakat miskin, atau dimanfaatkan oleh orang kaya yang macak (berpura-pura) miskin," ungkapnya.
Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Baktiono mengungkapkan saat ini ia sedang menyuarakan baik ke provinsi maupun ke pemerintah pusat agar masyarakat Surabaya tidak perlu lagi membutuhkan surat yang dilegalisir oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya untuk berobat di rumah sakit daerah.
"Kami sedang memperjuangkan hal ini juga, sehingga kami juga butuh dukungan dari masyarakat, karena usulan kami ini ada yang tidak menyetujui," ungkapnya. Namun demikian Baktiono tidak menyebutkan siapa orangnya. (tw)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar