Warga Surabaya demo soal Jamkesmas

SURABAYA (bisnis.com): Ratusan warga Surabaya yang tergabung dalam Rakyat Kuasa berdemonstrasi di gedung DPRD Kota Surabaya mengenai Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang dinilai tidak memihak rakyat miskin.

Berdasarkan data dari Konsolidasi Arek Suroboyo ada sebanyak 87.000 warga miskin di Surabaya yang tidak terdaftar dalam jamkesmas. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh Jubir Konsolidasi Arek Suroboyo Fitra Djaja Purnama

kepada Bisnis.com hari ini.

Menurutnya, masalah pemberian kesehatan masyarakat yang sudah tercantum dalam UUD tersebut seharusnya sudah tidak lagi diselesaikan secara parsial. Pasalnya, ia menganggap bahwa ada ketidaksesuaian secara sistem pada Jamkesmas tersebut.

"Ada salah seorang warga pemilik Jamkesmas yang saat ini sedang diopname di RSUD dr Soetomo itu masih ditarik Rp4 juta untuk biaya operasi, lalu bagaimana dengan warga yang tidak memiliki jamkesmas," ujarnya.

Koalisi Poros Tengah untuk Imbangi Partai Demokrat dan PDIP Menguat

SURABAYA - Rencana pembentukan koalisi poros tengah untuk mengimbangi Partai Demokrat dan PDIP terus menguat. Ketua DPC PKB Surabaya Musyafak Rouf bahkan meminta agar pembahasan poros tengah segera dikonkretkan.

''Kami masih menunggu komunikasi dengan Golkar. Bila memang sudah sepakat menggalang koalisi poros tengah, ayo jangan setengah-setengah,'' ujar Musyafak. Dia membenarkan bahwa pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan Partai Golkar. Hanya, kesepakatan itu perlu dirumuskan lebih konkret agar tidak sekadar menjadi wacana. Sebelum ada kesepakatan antarparpol, menurut Musyafak, poros tengah belum bisa bekerja.

Musyafak menjelaskan, dirinya gembira dengan keinginan Golkar menggagas poros tengah. Sebab, sebelumnya PKB tak memiliki pikiran untuk berkoalisi dengan Golkar. Mereka hanya mengacu pada konstelasi politik di DPRD Surabaya.

Selama ini, FKB DPRD Surabaya memang akrab dengan fraksi gabungan yang terdiri atas PAN, Gerindra, PKNU, dan PPP. Mereka bahkan cenderung berseberangan dengan PDS, PKS, dan Golkar. Namun, dinamika politik dalam pilwali membuat PKB harus segera menyesuaikan strategi. Apalagi, pekan lalu 31 PAC Gerindra mengusung Fandi Utomo dan Khusnul Khuluq (ketua DPC Gerindra Surabaya, Red) sebagai cawali/cawawali. ''Jadi, bila Golkar memang sangat serius, kami sebenarnya sangat senang,'' tuturnya.

Surabaya dalam kanca Pilkada, milik siapa ?

Pemilu walikota Surabaya sebentar lagi akan dihelat, namun selama itu adakah calon pemimpin (kandidat walikota) Surabaya baru yang mampu dan berani melakukan sebuah transformasi kehidupan rakyat Surabaya menuju taraf hidup yang lebih baik secara keseluruhan, bukan menciptakan segelintir konglomerat-konglomerat di kota Surabaya. Tentunya dengan hal tersebut, kandidat walikota Surabaya berikutnya harus tahu betul situasi dan kondisi serta berpengalaman dalam menangani persoalan-persoalan kota yang kian hari kian bertambah, sehingga diharapkan yang menjadi Walikota kedepan bukan ‘pemimpin yang coba-coba’.


Walikota Surabaya kedepan harus mampu sebagai sosok pemimpin yang mengayomi masyarakatnya sekaligus seorang ‘manajer’ yang bertugas mengelola sumber daya Pemerintah Kota. Otonomi daerah harus diwujudkan dalam kerja-kerja yang nyata, bukan hanya menjadi trend pemerintah kota. Misalnya ketika otonomi masing-masing daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD, berbagai cara pun ditempuh dalam mengejar keuntungan ekonomi melalui kebijakan pembangunan. Pertokoan berkapasitas besar seperti pasar modern, menjadi salah satu pilihan pemkot/pemda untuk menjadi mesin ekonomi. Pembangunan mal dan pasar modern di Surabaya sudah overload, dan mengancam keberadaan pasar tradisional. Maraknya pusat-pusat perbelanjaan modern tidak lepas dari sikap pemerintah yang mudah menerbitkan ijin pendirian pasar modern. Marginalisasi pasar tradisional terjadi karena desakan arus modal besar yang kuat ditambah kebijakan pemerintah yang semakin berpihak kepada pemodal besar.

Peluang calon Independen

Pemilihan umum walikota Surabaya akan berlangsung pada Juni 2010. Namun bursa calon dan saling dukung mendukung untuk maju sebagai cawali sudah ramai. Mulai dari calon parpol sampai calon perseorangan (Independen). Seperti dukungan dari Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (HTK) kota Surabaya, terhadap Alisjahbana. Mantan Sekretaris Kota Surabaya yang pernah gagal dalam pencalonan Walikota 2005 lalu untuk didorong maju di 2010.

Dalam pilwali 2010 nanti mungkin ada perbedaan untuk pertama kalinya karena diperbolehkannya calon perseorangan, inilah untuk pertama kali dalam pemilu Surabaya setelah KPU Surabaya menetapkan secara resmi, yang tertuang dalam peraturan KPU nomor 15/2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala untuk membolehkan adanya calon perseorangan disamping dari partai.

CALON INDEPENDEN vs CALON PARPOL

Wajar-wajar saja apabila ada yang berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang calon independen merupakan peringatan bagi partai politik, karena putusan tersebut menunjukkan kredibilitas partai politik sudah jauh merosot. Namun sesungguhnya tidaklah sepenuhnya benar, penggiat Partai Politik pun selayaknya tidak menanggapi secara berlebihan atau “kebakaran jenggot” , karena logikanya perseorangan bila dibandingkan dengan sekelompok orang tentunya akan berlaku peribahasa “ringan sama dijinjing berat sama dipikul”, artinya kemungkinan menangnya perseorangan jauh lebih kecil ketimbang sekelompok orang yang bargabung dalam sistem Partai Politik yang mana jaringan serta kekuatan mekanisme organisasi akan sangat berperan.
Introspeksi, pembenahan, perbaikan serta pelayanan yang terbaik oleh partai politik pada para konstituennya yang nota bene adalah rakyat harus lebih ditingkatkan, ego serta eksklusivisme komunitas partai sudah saatnya dibaurkan pada kepentingan rakyat, bukan dibalik rakyat harus membaur dan harus mengerti kepentingan Partai.

Perlawanan rakyat untuk pertahankan asset desa

Surabaya - Ratusan warga Lakarsantri menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor kecamatan di Jalan Lakarsantri. Dalam aksinya warga menolak rencana program penghijauan yang dilakukan Pemkot Surabaya. Warga menilai program itu salah satu cara pengambil alihan tanah kas desa milik warga setempat.

"Sebelum berdirinya Republik Indonesia tatanan di sini sudah terbentuk. Kampung sudah ada dan kampung sudah punya tanah," kata Saiful kordinator panitia reclaiming tanah warga Lakarsantri kepada wartawan di sela-sela aksi, Jumat (11/12/2009).

Saiful mengungkapkan ada upaya-upaya yang dilakukan pemkot untuk pengambilanalihan tanah kas desa yang dilakukan pemkot dengan cara mengirimkan pasukan korpri dan memobilisasi 500 personel dari TNI.

"Informasinya akan mengerahkan pasukan korpri dan personel TNI. Tapi kita dapat kabar jam 8 malam dibatalkan sekda," tuturnya.

Warga melakukan aksi unjuk rasa karena tidak ingin kejadian tahun 1991 tanah seluas 10 hektar lepas begitu saja. "Kita tetap akan mempertahankan tanah ini dan jangan sampai berpindahtangan ke pemkot dan investor," ungkapnya.

Berbenah diri Untuk rakyat

Berbenah diri, belajar untuk melawan ketidak adilan sebuah Negara tercinta ini.

Demokrasi dan penegakan hukum adalah dua sisi mata uang, dan keduanya harus ditegakkan untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan berkeadilan. Perjalanan demokrasi Indonesia paling tidak sudah dimulai sejak pengakuan kita atas pemilihan pemimpin secara langsung oleh rakyat dijalankan. Kini, presiden baru sudah terpilih. Begitu banyak agenda dan perbaikan bangsa yang harus segera dilakukan. Kemiskinan pemikiran rakyat, pengangguran, pendidikan, krisis ekonomi, kebudayaan, masalah agama dan pluralitas, serta berbagai masalah lainnya saling tumpuk menjadi satu dan membutuhkan pendekatan yang arif dan demokratis dalam mencari jalan keluarnya.

Di sisi lain, kedaulatan rakyat seharusnya menjadi prioritas utama dalam kebijakan dan visi pemimpin terpilih ke depan. Untuk menjadi negara demokrasi sejati, kedaulatan rakyat itulah kuncinya-bukan kedaulatan elite atau kekuasaan uang. Pasangan pemimpin terpilih seharusnya memandang permasalahan kebangsaan dengan cakrawala luas, yang mementingkan seluruh golongan masyarakat.

Bangsa ini membutuhkan sosok pemimpin yang kuat, tegar, adil, dan memiliki orientasi yang jelas berpihak pada rakyat dan bukan kepada pemilik modal. Pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya ukuran sukses pemerintahan. Ukuran utamanya adalah berkurangnya jumlah orang miskin, pengangguran, kebodohan, kerusakan lingkungan hidup, korupsi, pelanggaran HAM, dan kekerasan dalam jumlah yang signifikan.

Ini merupakan syarat-syarat Utama perubahan bangsa ini. Keutamaan sang pemimpin bisa dilihat dari kemampuannya menyelesaikan masalah bangsa dan keberpihakannya pada masalah yang dialami oleh rakyat jelata. Pemimpin terpilih begitu diharapkan untuk benar-benar memiliki keutamaan ini. Keutamaan seorang pemimpin dinilai dari catatan moral dan pengabdian kepada bangsa yang direncanakan dan dilaksanakannya. Ini amat penting untuk melihat kesungguhan orang yang menjalankan roda pemerintahan. Artinya, pemimpin masa depan adalah pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan rakyatnya bukan dengan tangan besi, melainkan dengan hati yang jujur dan tulus.

Nilai Kemanusiaan

Ketulusan menjadi dasar seseorang untuk mengantarkan bangsa ini kepada masa depan. Sikap tulus ini tentu harus disertai dengan kecerdasan dalam mengoordinasikan tujuan dan target yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai harus membebaskan masyarakat dari politik adu domba yang kerap dilakukan oleh negara. Negara seharusnya memfasilitasi pertumbuhan nilai-nilai kemanusiaan yang tercermin dalam peradaban para aparaturnya.

Aparatur yang beradab selalu mengutamakan tertib sosial dan hukum. Setiap pemimpin yang terpilih selalu dicita-citakan sebagai pemimpin bangsa masa depan. Oleh karena itu, mereka harus berani menegakkan keadilan tanpa melupakan kebenaran. Kebenaran tanpa keadilan tidak akan menciptakan tata dunia baru. Tata dunia baru tercipta bila hukum memiliki kedaulatan di atas kepentingan politik. Politik harus tunduk pada moralitas. Inilah zaman yang diharapkan di mana lembaran baru tercipta demi terwujudnya cita-cita para pendiri bangsa ini.

Para pemimpin terpilih seharusnya kembali mengingat untuk apa mereka memimpin. Tentu bukan hura-hura, karena merasa telah memenangkan kompetisi demokrasi, justru adalah sebuah agenda yang sangat berat. Rasa bersyukur yang berlebihan bukan sesuatu yang elok dipandang. Menjadi pemimpin bukanlah sebuah hadiah, melainkan amanat penderitaan rakyat. Tentu mereka harus kembali mengingat etika dan tujuan berpolitik. Berpolitik harus menjelma menjadi tindakan untuk melayani masyarakat.