Tiga Pasangan Calon Wali Kota ambil formulir pendaftaran

MEDIA CENTER KPU – Pada hari pertama KPU membuka pendaftaran pasangan bakal calon walikota dan wakil untuk pemilu 2010, kamis (11/03). Setidaknya ada tiga pasangan calon dari partai politik telah mengabil formulir pencalonan.

Diantaranya adalah, Partai gerindra dan PKB, 2 partai yang dikabarkan mengusung H Sutadi dan Mazlan Mansyur. Partai Demokrat dan golkar yang berkoalisi mengusung pasangan calon Arif Afandi dan Adies Kadir Mappong.

Partai PDIP juga turut mengambil formulir pencalonan, meskipun� diakui oleh Ketua DPC Wisnu Sakti Buana, pihaknya belum mendapat kepastian siapa yang diusung partainya. ”Paling lambat, sore ini rekomendasi itu turun,” ujar Wisnu Sakti Buana. �

"Fitrah Surabaya Jaya"

informasi Umum

Nama:kembali ke "Fitrah Surabaya Jaya"menuju surabaya yg lebih humanis, bermartabat, berbudaya, berkeadilan dan sejahtera

Jenis Privasi:

Terbuka: Semua isi dapat dibaca umum.

Informasi Kontak

Email:

walikotakas@aol.com

Kantor:

KAS (Konsolidasi Arek Suroboyo)

Lokasi:

Sekretariat Kerja Jl. Ahmad Jais No 68 Surabaya, Indonesia

Berita:

Arek-arek Suroboyo berencana mengajukan Calon Walikota melalui Jalur Independen ( Kesepakatan Jumbo, 18 Oktober 2009 ) : Pertemuan Para Demonstran di Markas Angkatan Laut BERITA SATU, 19 Oktober 2009. Aktivis pro demokrasi di Surabaya dari kalangan kampus (dosen dan mahasiswa), LSM, organisasi-organisasi di berbagai elemen masyarakat (pemuda, mahasiswa, akademisi, jurnalis, pengacara, pengusaha kecil, buruh, seniman), yang sejak tahun 80-an aktif melakukan perlawanan terhadap orde baru dan memimpin gerakan reformasi ’98 mengkonsolidir diri ke dalam pertemuan yang mereka beri judul ’Halal Bihalal & Konsolidasi Arek Suroboyo’.

Warga Surabaya demo soal Jamkesmas

SURABAYA (bisnis.com): Ratusan warga Surabaya yang tergabung dalam Rakyat Kuasa berdemonstrasi di gedung DPRD Kota Surabaya mengenai Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang dinilai tidak memihak rakyat miskin.

Berdasarkan data dari Konsolidasi Arek Suroboyo ada sebanyak 87.000 warga miskin di Surabaya yang tidak terdaftar dalam jamkesmas. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh Jubir Konsolidasi Arek Suroboyo Fitra Djaja Purnama

kepada Bisnis.com hari ini.

Menurutnya, masalah pemberian kesehatan masyarakat yang sudah tercantum dalam UUD tersebut seharusnya sudah tidak lagi diselesaikan secara parsial. Pasalnya, ia menganggap bahwa ada ketidaksesuaian secara sistem pada Jamkesmas tersebut.

"Ada salah seorang warga pemilik Jamkesmas yang saat ini sedang diopname di RSUD dr Soetomo itu masih ditarik Rp4 juta untuk biaya operasi, lalu bagaimana dengan warga yang tidak memiliki jamkesmas," ujarnya.

Koalisi Poros Tengah untuk Imbangi Partai Demokrat dan PDIP Menguat

SURABAYA - Rencana pembentukan koalisi poros tengah untuk mengimbangi Partai Demokrat dan PDIP terus menguat. Ketua DPC PKB Surabaya Musyafak Rouf bahkan meminta agar pembahasan poros tengah segera dikonkretkan.

''Kami masih menunggu komunikasi dengan Golkar. Bila memang sudah sepakat menggalang koalisi poros tengah, ayo jangan setengah-setengah,'' ujar Musyafak. Dia membenarkan bahwa pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan Partai Golkar. Hanya, kesepakatan itu perlu dirumuskan lebih konkret agar tidak sekadar menjadi wacana. Sebelum ada kesepakatan antarparpol, menurut Musyafak, poros tengah belum bisa bekerja.

Musyafak menjelaskan, dirinya gembira dengan keinginan Golkar menggagas poros tengah. Sebab, sebelumnya PKB tak memiliki pikiran untuk berkoalisi dengan Golkar. Mereka hanya mengacu pada konstelasi politik di DPRD Surabaya.

Selama ini, FKB DPRD Surabaya memang akrab dengan fraksi gabungan yang terdiri atas PAN, Gerindra, PKNU, dan PPP. Mereka bahkan cenderung berseberangan dengan PDS, PKS, dan Golkar. Namun, dinamika politik dalam pilwali membuat PKB harus segera menyesuaikan strategi. Apalagi, pekan lalu 31 PAC Gerindra mengusung Fandi Utomo dan Khusnul Khuluq (ketua DPC Gerindra Surabaya, Red) sebagai cawali/cawawali. ''Jadi, bila Golkar memang sangat serius, kami sebenarnya sangat senang,'' tuturnya.

Surabaya dalam kanca Pilkada, milik siapa ?

Pemilu walikota Surabaya sebentar lagi akan dihelat, namun selama itu adakah calon pemimpin (kandidat walikota) Surabaya baru yang mampu dan berani melakukan sebuah transformasi kehidupan rakyat Surabaya menuju taraf hidup yang lebih baik secara keseluruhan, bukan menciptakan segelintir konglomerat-konglomerat di kota Surabaya. Tentunya dengan hal tersebut, kandidat walikota Surabaya berikutnya harus tahu betul situasi dan kondisi serta berpengalaman dalam menangani persoalan-persoalan kota yang kian hari kian bertambah, sehingga diharapkan yang menjadi Walikota kedepan bukan ‘pemimpin yang coba-coba’.


Walikota Surabaya kedepan harus mampu sebagai sosok pemimpin yang mengayomi masyarakatnya sekaligus seorang ‘manajer’ yang bertugas mengelola sumber daya Pemerintah Kota. Otonomi daerah harus diwujudkan dalam kerja-kerja yang nyata, bukan hanya menjadi trend pemerintah kota. Misalnya ketika otonomi masing-masing daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD, berbagai cara pun ditempuh dalam mengejar keuntungan ekonomi melalui kebijakan pembangunan. Pertokoan berkapasitas besar seperti pasar modern, menjadi salah satu pilihan pemkot/pemda untuk menjadi mesin ekonomi. Pembangunan mal dan pasar modern di Surabaya sudah overload, dan mengancam keberadaan pasar tradisional. Maraknya pusat-pusat perbelanjaan modern tidak lepas dari sikap pemerintah yang mudah menerbitkan ijin pendirian pasar modern. Marginalisasi pasar tradisional terjadi karena desakan arus modal besar yang kuat ditambah kebijakan pemerintah yang semakin berpihak kepada pemodal besar.

Peluang calon Independen

Pemilihan umum walikota Surabaya akan berlangsung pada Juni 2010. Namun bursa calon dan saling dukung mendukung untuk maju sebagai cawali sudah ramai. Mulai dari calon parpol sampai calon perseorangan (Independen). Seperti dukungan dari Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (HTK) kota Surabaya, terhadap Alisjahbana. Mantan Sekretaris Kota Surabaya yang pernah gagal dalam pencalonan Walikota 2005 lalu untuk didorong maju di 2010.

Dalam pilwali 2010 nanti mungkin ada perbedaan untuk pertama kalinya karena diperbolehkannya calon perseorangan, inilah untuk pertama kali dalam pemilu Surabaya setelah KPU Surabaya menetapkan secara resmi, yang tertuang dalam peraturan KPU nomor 15/2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala untuk membolehkan adanya calon perseorangan disamping dari partai.

CALON INDEPENDEN vs CALON PARPOL

Wajar-wajar saja apabila ada yang berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang calon independen merupakan peringatan bagi partai politik, karena putusan tersebut menunjukkan kredibilitas partai politik sudah jauh merosot. Namun sesungguhnya tidaklah sepenuhnya benar, penggiat Partai Politik pun selayaknya tidak menanggapi secara berlebihan atau “kebakaran jenggot” , karena logikanya perseorangan bila dibandingkan dengan sekelompok orang tentunya akan berlaku peribahasa “ringan sama dijinjing berat sama dipikul”, artinya kemungkinan menangnya perseorangan jauh lebih kecil ketimbang sekelompok orang yang bargabung dalam sistem Partai Politik yang mana jaringan serta kekuatan mekanisme organisasi akan sangat berperan.
Introspeksi, pembenahan, perbaikan serta pelayanan yang terbaik oleh partai politik pada para konstituennya yang nota bene adalah rakyat harus lebih ditingkatkan, ego serta eksklusivisme komunitas partai sudah saatnya dibaurkan pada kepentingan rakyat, bukan dibalik rakyat harus membaur dan harus mengerti kepentingan Partai.